Nurul Ghufron: Anggaran Penanganan Virus Corona di Daerah Rawan Penyelewengan Nurul Ghufron: Anggaran Penanganan Virus Corona di Daerah Rawan Penyelewengan Kabar Korupsi - Berita Korupsi Hari ini - KabarKorupsi.com Nurul Ghufron: Anggaran Penanganan Virus Corona di Daerah Rawan Penyelewengan Berita Korupsi Hari ini, Kabar Korupsi Terpercaya - KabarKorupsi.com

Iklan

Nurul Ghufron: Anggaran Penanganan Virus Corona di Daerah Rawan Penyelewengan

KabarKorupsi.Com
5/21/20, 2:58 PM WITA Last Updated 2020-05-25T07:07:05Z
Nurul Ghufron: Anggaran Penanganan Virus Corona di Daerah Rawan Penyelewengan
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Foto: Isitmewa) 

JAKARTA, KabarKorupsi.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan rawannya penyelewangan anggaran penanganan wabah virus Corona atau Covid-19 di daerah. Tindak pidana korupsi di Indonesia sangat berhimpitan dengan proses penanganan sebuah bencana. Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Menurut Ghufron, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 16 Mei, pemerintah merealokasi anggaran 67,32 triliun untuk penanganan Corona di 524 kabupaten kota. Dalam temuan KPK, menunjukkan ada daerah-daerah yang melakukan realokasi anggaran penanganan virus Corona meski tidak terdampak secara masif oleh virus tersebut.

"Yang perlu KPK hadir adalah dari 524 kabupaten kota itu ternyata setelah kami datangi, data, dan analisa, ada beberapa yang kemudian kabupaten kota realokasi dan refocusing anggarannya sangat tinggi. Padahal masyarakatnya sedikit populasi penduduknya, keterancamannya (pada virus Corona) sedikit, PDP dan ODP-nya sedikit," kata Ghufron dalam diskusi virtual bertajuk 'Intrik, Modus Kejahatan Baru dan Penegakan Hukum di Era Pandemi COVID-19', Rabu (20/5/2020).

Ghufron menyebut, penyelewengan anggaran di daerah tersebut bukan hanya bersifat kerugian secara materil. Realokasi anggaran di daerah tersebut, kata dia, juga mudah ditumpangi untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Tumpang tindih kepentingan politik itu bisa melalui penyaluran bantuan-bantuan sosial yang dilakukan ke tengah masyarakat. Dia mencontohkan, ada daerah yang baru menyalurkan bantuan sosial ke tengah masyarakat ketika stiker bermuatan politik selesai dilakukan pengerjaannya.

"Nah, setelah kami analisa realokasi anggaran penanganan Corona dan kami masukan komponen pilkada, ternyata ini juga akan ditumpangi. Karena ini akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). BLT itu akan ditumpangi dengan foto-foto dan segala macam," ungkapnya.

Dia mengutarakan, jadi intrik-intrik itu ada, bukan tidak ada. Banyak daerah yang menumpangi atas nama kemanusiaan itu.

"Kita menemukan di beberapa daerah menunggu stiker-nya selesai baru dikirim bantuan. Padahal stiker itu kan tidak tentu sehari-dua hari jadi. Ini ibarat kemudian keselamatan rakyat digantungkan pada stiker itu," kata Ghufron.

Untuk itu, Ghufron memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terkait kemungkinan adanya ruang penyelewengan anggaran penanganan virus Corona di daerah. Dia mengatakan KPK berusaha menjaga realokasi anggaran yang dilakukan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"KPK tidak menakuti. Tapi kita memastikan uang yang begitu besar jangan sampai kemudian atas nama kemanusiaan, kita sedang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik yang lain-lain. Itu yang KPK kawal," kata Ghufron.

Untuk diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri juga telah mengingatkan kepada seluruh pihak agar tak melakukan tindak pidana korupsi di tengah wabah virus Corona (COVID-19). Ia menyebut pelaku korupsi di saat bencana bisa diancam dengan hukuman mati.

"Apalagi di saat sekarang, kita sedang menghadapi wabah Corona. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," kata Firli kepada wartawan, Sabtu (21/3/2020), seperti dilansir detikcom.

Editor: Redaksi

Baca Juga

Komentar

Tampilkan

Berita Terkini

Berita Korupsi

+
CLOSE ADS
CLOSE ADS