Kasus Korupsi RTH Bandung, KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Korupsi RTH Bandung, KPK Panggil Tujuh Saksi Kabar Korupsi - Berita Korupsi Hari ini - KabarKorupsi.com Kasus Korupsi RTH Bandung, KPK Panggil Tujuh Saksi Berita Korupsi Hari ini, Kabar Korupsi Terpercaya - KabarKorupsi.com

Iklan

Iklan

Kasus Korupsi RTH Bandung, KPK Panggil Tujuh Saksi

KabarKorupsi.Com
23 April 2020, 18:10 WIB Last Updated 2020-04-23T10:10:40Z
Kasus Korupsi RTH Bandung, KPK Panggil Tujuh Saksi
Ilustrasi Gedung KPK. (Foto: Istimewa) 

JAKARTA, KabarKorupsi.Com - Kasus dugaan korupsi terkait pengadaan ruang terbuka hijau di Pemerintah Kota Bandung tahun 2012, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan tujuh orang saksi, Rabu (22/04/2020).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS (Dadang Suganda, pihak swasta)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Tujuh saksi yang akan diperiksa hari ini terdiri dari dua ibu rumah tangga bernama Ayi Aisah dan Siti Aerokah. Kemudian, tiga orang wiraswasta bernama Saepudin, Pupun Kurnia, dan Asep Rudi Saeful, serta dua pihak swasta yakni Dayik Alamsyah dan Rama Yogaswara.

Belum diketahui keterkaitan ketujuh saksi tersebut dalam kasus ini sehingga dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan RTH di Kota Bandung yakni seorang pihak swasta bernama Dadang Suganda.

Dadang diduga berperan sebagai makelar dalam pengadaan tanah untuk RTH Bandung dan memperkaya diri sebesar Rp 30 miliar.

"Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp.43,65 miliar pada DGS (Dadang). Namun DGS hanya memberikan Rp.13,5 miliar pada pemilik tanah," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019).

Penetapan Dadang sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap tiga tersangka sebelumnya yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat. Kemudian, dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Diduga, Tomtom dan Kadar menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran. Selain itu, keduanya berperan sebagai makelar pembebasan lahan.

Sementara itu, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian. Selain itu, dia mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung melainkan melalui makelar.

Editor: Redaksi

Baca Juga

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Kasus Korupsi RTH Bandung, KPK Panggil Tujuh Saksi

Terkini Lainnya

Iklan

Close x
CLOSE ADS
CLOSE ADS