Survei Sebut Publik Tak Puas dengan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Survei Sebut Publik Tak Puas dengan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Kabar Korupsi - Berita Korupsi Hari ini - KabarKorupsi.com Survei Sebut Publik Tak Puas dengan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Berita Korupsi Hari ini, Kabar Korupsi Terpercaya - KabarKorupsi.com

Iklan

Iklan

Survei Sebut Publik Tak Puas dengan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

KabarKorupsi.Com
14 February 2020, 12:05 WIB Last Updated 2020-02-14T09:56:43Z
Survei Sebut Publik Tak Puas dengan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi berjabat tangan dengan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Pimpinan KPK terpilih yang dilantik adalah Komjen Pol Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. (Foto Isitmewa) 

JAKARTA, KabarKorupsi.Com - Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masuk dalam tujuh aspek yang memiliki tingkat kepuasan publik terendah di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Demikian dikatakan Founder dan CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali.

Dalam surveinya, masyarakat yang puas pada penegakan hukum 63,6 persen dan untuk pemberantasan korupsi 61,5 persen.

Tujuh aspek yang memiliki tingkat kepuasan publik terendah pada Januari 2020 ini secara berturut-turut antara lain: peningkatan ekonomi keluarga (64.7 persen), penegakan hukum (63,6 persen),
kesejahteraan tenaga kerja (62,2 persen), pemberantasan korupsi (61,5 persen), kemudahan lapangan kerja (60,8 persen), stabilitas harga bahan pokok (56,2 persen) dan pengentasan kemiskinan (51,9 persen).

“Bila Agustus 2019 kepuasan publik terendah hanya diisi persoalan ekonomi, namun di tahun 2020 ini faktor penegakan hukum dan penegakan korupsi masuk dalam kategori tingkat kepuasan terendah,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Februari 2020.

Rendahnya kepuasan pada sektor pemberantasan korupsi, menurut Hasanuddin, sejalan dengan mayoritas publik yang menolak revisi Undang-Undang KPK.

Dalam survei ini disebutkan 46,8 persen responden mengaku ‘Tahu’ tentang revisi ini. Dari responden yang menjawab tahu ini, sebagian besar (61,3 persen) menjawab ‘Tidak Setuju’ jika UU KPK di revisi.

"Besarnya ketidaksetujuan terhadap revisi UU KPK terlihat menjadi salah satu sebab merosotnya kepuasan publik terhadap pemberantasan Korupsi pada 100 hari periode kedua pemerintahan Jokowi ini, sehingga Jokowi perlu melakukan langkah strategis memperkuat eksistensi KPK agar usaha pemberantasan Korupsi tidak makin terperosok di mata publik," ucap dia, seperti dilansir Tempo.

Survei ini dilakukan pada akhir Januari hingga awal Februari 2020 terhadap 1.000 responden dengan margin error 3,16 persen dan Tingkat Kepercayaan 95 persen. Metode yang digunakan melalui wawancara tatap muka dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia.

Editor: Redaksi

Baca Juga

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Survei Sebut Publik Tak Puas dengan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

Terkini Lainnya

Iklan

Close x
CLOSE ADS
CLOSE ADS