Kepala Dinas Pertanian Mojokerto Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Irigasi Kepala Dinas Pertanian Mojokerto Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Irigasi Kabar Korupsi - Berita Korupsi Hari ini - KabarKorupsi.com Kepala Dinas Pertanian Mojokerto Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Irigasi Berita Korupsi Hari ini, Kabar Korupsi Terpercaya - KabarKorupsi.com

Iklan

Kepala Dinas Pertanian Mojokerto Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Irigasi

Redaksi
10/13/19, 12:07 PM WITA Last Updated 2019-12-21T10:55:06Z
Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono (kedua dari kanan). 

MOJOKERTO, KabarKorupsi.Com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Suliestyawati sebagai tersangka kasus korupsi proyek irigasi air tanah dangkal 2016. Negara dirugikan hingga Rp 519 juta lebih.

"Berdasarkan hasil ekspose internal tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto kemarin tanggal 10 Oktober 2019, kami tingkatkan status saudari S (Suliestyawati) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sebagai tersangka, untuk kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2016," kata Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono kepada wartawan di kantornya, Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko, Jumat (11/10/2019).

Proyek irigasi air tanah dangkal menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian tahun 2016. Proyek ini dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto pada tahun yang sama. Dinas tersebut kini berganti nama menjadi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.

Rudy menjelaskan, dengan pagu anggaran Rp 4.188.000.000, proyek ini dibagi menjadi 5 paket pekerjaan. Setelah melalui proses lelang, nilai kontrak proyek tersebut Rp 3.961.036.000. Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun mencapai 38 titik. Tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dalam realisasinya, anggaran yang diserap untuk membayar hasil pembangunan irigasi air tanah dangkal Rp 2.864.190.000.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, lanjut Rudy, tim penyidik menemukan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Suliestyawati. Salah satunya, sebagai PPK proyek, Suliestyawati tidak mampu menuntaskan pembangunan irigasi air tanah dangkal sesuai kontrak pekerjaan. Sehingga penyerapan anggaran dari 36 titik pekerjaan hanya 68,57 persen.

"Tim penyidik sudah melakukan penelitian bersama tim laboratorium bahan konstruksi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, juga melalukan evaluasi lapangan dan evaluasi biaya pekerjaan. Hasilnya, tim menemukan selisih atau kekurangan volume pekerjaan Rp 519.716.400," terangnya.

Meski telah ditetapkan tersangka, Suliestyawati belum ditahan. Penyidik baru akan memanggilnya untuk diperiksa sebagai tersangka.

Dalam kasus korupsi ini, Rudy menegaskan Suliestyawati tidak bekerja sendirian. Menurut dia, terdapat pihak-pihak lain yang akan menyusul Suliestyawati menjadi tersangka.

"Tim penyidik saya minta siapa saja yang turut serta atau bersama-sama sudah menguntungkan pihak lain. Kami minta teman-teman wartawan bersabar," ujarnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariono menjelaskan, selain menjadi PPK, Suliestyawati juga menjabat Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek irigasi air tanah dangkal tahun 2016. Namun hanya posisi PPK yang membuat Suliestyawati menyandang status tersangka.

"PPK mengendalikan pelaksanaan kontrak dan juga pengendali pengeluaran anggaran dalam kegiatan itu. Ada peranan mengkondisikan rekanan, dia memerintahkan sesuatu yang tidak seharusnya," lanjutnya.


Infrastruktur irigasi air tanah dangkal dibangun untuk membantu para petani di Kabupaten Mojokerto dalam mendapatkan air. Dengan fasilitas ini, para petani diharapkan tetap bisa mengairi sawahnya meski pada musim kemarau. Sehingga proses tanam bisa berjalan sepanjang tahun.

Sumber: detik


Baca Juga

Komentar

Tampilkan

Berita Terkini

Berita Korupsi

+
CLOSE ADS
CLOSE ADS